Sebanyak 1.807 WBP Kemenkumham NTB Diusulkan Mendapat Remisi

Mataram NTB - Sebanyak 1.807 0rang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Kementrian Hukum dan Ham NTB diusulkan mendapat remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1443 H / 2022 M bagi nara pidana dan anak didik pada Lapas / rutan / LPKA se-nusa tenggara barat sesuai keputusan menteri Hukum Dan Ham RI.

Hal ini disampaikan oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kumham ) NTB Romi Yudianto, Senin (29/04) di Kanwil Kumham NTB.

Baca juga: Umi Rohmi : NTB Siap Gelar MotoGP

Adapun pemberian remisi tersebut lanjut Romy, sesuai kepmen Kumham RI ada 1.807 nara pidana dan anak didik yang berada di Rutan / Lapas /LPKA di usulkan Kumham NTB untuk di berikan Remisi dalamrangka Hari Raya Idul Fitri 1443 H sesuai kreteria dan hasil evalusi selama menjadi WBP di lapas / Rutan / LPKA Kemenkum Ham NTB.

Usulan Remisi tersebut terdiri dari 1.266 dari Pidana Umum dan sebanyak 541 orang dari pidana khusus (PP 99 tahun 2012).

Baca juga: Respon Layanan Masyarakat, Pemkab Lombok Timur Hadirkan Command Center

Secara rinci Romy menyampaikan, ke 1.266 yang diusulkan memperoleh remisi dari pidana umum tersebut terdiri dari satuan kerja sebagai berikut :

Lapas kelas II A Mataram 353 orsng, Lapas Kelas II A Sumbawa 279 0rang, Lapas Kelas II B Dompu 189 orang, Lapas Kelas II B Selong 136 0rang, Lapas terbuka kelas II B Lombok tengah 29 0rang, LPKA kelas II Lombok Tengah 43 orang,   Lapas Perempuan kelas II Mataram 19 0rang, Rutan kelas II B Praya 90 orang dan Rutan kelas II B Raba Bima 128 0rang.

Baca juga: Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Ruang Terbuka Publik Parapat dan Tol Binjai-Stabat

Sedangkan untuk 541 Pidana khusus terdiri dari Lapas kelas II A Matsram 222 orang, Lapas kelas II A Sumbawa 72 orang, Lapas Kelas II B Dompu 68 orang, Lapas Kelas II B Selong 89 orsng, Lapas Terbuka kelas II B Lombok Tengah 0, LPKA kelas II Lombok Tengah 0, Lapas Perempuan Kelas II Mataram 40 orang, Rutan kelas II B Praya 43 orang dan Rutan kelas II B Raba Bima 7 orang.

Romi menjelaskan usulan yang diajukan untuk  pemberian remisi tersebut berdasarkan hasil penilaian terhadap tingkah laku para warga binaan selama berada di dalam pembinaan Pemasyarakatan.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Jokowi Resmikan Jalan Bypass Balige

"Ini merupakan apresiasi pemerintah terhadap para warga binaan yang memang benar-benar menunjukan perubahan kearah hidup yang lebih baik serta terlihat dengan sungguh-sungguh untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya, "pungkasnya.(Adb)